Pertanian, Pengangguran dan Kemiskinan
PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana menjelaskan pembangunan ekonomi tetapi pengangguran dan kemiskinan masih berkelana di tengah masyarakat banyak? Bagi Rostow (1960), pembangunan ekonomi akan sustainable bila kemajuan industri dan jasa didukung maju pertanian, sektor penyerap terbesar lapangan kerja. Kemiskinan terkait lapangan kerja.
Penduduk miskin perdesaan lebih besar dari perkotaan (Grafik 1 dan 2). Jumlah dan persentase penduduk miskin periode 1996–2009 berfluktuasi dari tahun ke tahun:
•Periode 1996-1999: penduduk miskin meningkat dari 34,01 juta (1996) menjadi 47,97 juta (1999). Di perdesaan akhir 1999 meningkat dari 19,78% menjadi 26,03%, lebih besar dari perkotaan (19,41%).
•Periode 2000-2005: penduduk miskin menurun dari 38,07 juta (2000) menjadi 35,01 juta (2005). Penurunan terjadi juga pada persentase penduduk miskin perdesaan dari 22,38% pada (2000) menjadi 19,98% (2005). Periode sama, persentase kemiskinan perdesaan masih lebih besar dari perkotaan.
•Periode 2005-2009: penduduk miskin tahun 2006 sempat naik dari 35,1 juta (15,97%) menjadi 39,3 juta (17,75%), karena inflasi 17,95%. Di akhir tahun 2009 jumlah kemiskinan turun menjadi 32,53 juta (14,15%) dengan persetase kemiskinan perdesaan masih lebih besar dari perkotaan (17,35%).
Penduduk miskin di perdesaan umumnya petani (Tabel 1). Menurunkan angka kemiskinan, selain menitikberatkan pertumbuhan ekonomi, juga harus menerapkan pemerataan distribusi pendapatan yang baik melalui sektor pertanian.
Anne Booth dan Firdaus (Effect of Price and Market Reform on the Poverty Situation of Rural Communities and Firm Families, 1996) menyatakan penyebab kemiskinan adalah keterbatasan penduduk mengakses pasar, fasilitas publik dan kredit.
Jhingan (2002) menyebut faktor demografi berpengaruh pada kemiskinan. Pertumbuhan penduduk pesat memperberat tekanan pada lahan, pengangguran dan memicu kemiskinan. Pertambahan penduduk berkurang, kemiskinan juga berkurang (teori pertumbuhan penduduk berbeda di negara maju dan berkembang, lihat teori modern economy dan neoclasical economy). Modal dan penguasaan teknologi dapat mengentaskan kemiskinan (Solow Growth Theory).
KINERJA PEMBANGUNAN PERTANIAN HINGGA 2009
RKP 2009: “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan” dengan prioritas:
1. Peningkatan Pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan
2. Percepatan pertumbuhan berkualitas, memperkuat daya tahan ekonomi didukung pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi.
3. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, dan keamanan dalam negeri.
Di sektor pertanian, agenda selain atasi kemiskinan, kesenjangan dan kesempatan kerja, inventarisasi dan ekspor, juga revitalisasi pertanian dan pedesaan. Pembangunan pertanian menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang besar.
Produk Domestik Bruto (PDB)
Pertumbuhan PDB pertanian hingga tahun 2008 mencapai 4,7% (Tabel 2) yang diperoleh dari pertumbuhan PDB subsektor perkebunan, peternakan, tanaman pangan, kehutanan, dan perikanan
Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor pertanian hingga tahun 2009 mencapai 43,03 juta orang. Total angkatan kerja 113.74 juta, jumlah pengangguran terbuka pada 2009 ditekan 8,14% (9,26 juta). Tabel 2 dan 3, pertumbuhan sektor pertanian menunujkkan penyerapan tenaga kerjai sektor pertanian 37,83 % di tahun 2009.
PDB sektor pertanian tahun 2007, hampir seluruh sub sektor tumbuh. Sub sektor tanaman pangan tumbuh 3,35%, perkebunan 4.4% dan perikanan 5,39%. Di 2009, subsektor tanaman pangan tumbuh 4,9%, perkebunan 4,4% dan peternakan 4,9%.
Dilihat dari proporsi masing-masing sub sektor, kontribusi sub sektor tanaman pangan mencapai 49.9% (tabel 4), yang diikuti oleh subsektor perikanan dan perkebunan. Kontribusi sub sektor tanaman pangan terbesar karena jumlah pelaku usaha pertanian tanaman pangan juga terbesar dibanding sub sektor lainnya. Kenaikan pada subsektor tanaman pangan didorong oleh kenaikan produksi padi, komoditas sektor perkebunan terkait dengan peningkatan ekspor dan perbaikan harga komoditas perkebunan dunia. Sementara pada subsektor peternakan, kenaikan PDB disebabkan pulihnya kondisi konsumen untuk mengkonsumsi produk peternakan unggas. Oleh karena itu, untuk mendorong sub sektor tanaman pangan diperlukan sumberdaya (SDM atau SDA?) yang lebih besar karena banyaknya pelaku usaha pertanian yang bermain di dalamnya
SUBSIDI PERTANIAN
Total anggaran sektor pertanian cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan total subsidi pertanian (termasuk subsidi pangan) mencapai sekitar 75% dari total anggaran sektor pertanian (Grafik 5).
Subsidi yang terus meningkat ini menunjukan dukungan pemerintah kepada petani atas biaya produksi untuk peningkatan produksi nasional dan ketahanan pangan. Pada 2009, total subsidi pertanian Rp 33,5T terdiri dari subsidi pupuk 52.3% (Rp 17,5T), subsidi benih Rp 1,3T, subsidi pangan Rp 12,9T dan kredit program Rp 1,6T.
Subsidi pupuk meningkat drastis pada 2007-2009 dari Rp 6.3T (2007) menjadi Rp17,53T (2009), tetapi juga perlu perhatian efektifitas program karena kelangkaan pupuk sering terjadi pada musim tanam. Angka subsidi benih tahun 2009 juga meningkat menjadi Rp 1,3T (2009). Walau subsidi benih dimaksud meningkatkan penggunaan benih bersertifikat, program ini belum merata. Pemerintah baru fokus subsidi benih padi, petani jagung/kedele belum mendapat subsidi benih.
Subsidi pertanian meningkatkan kegiatan dan outcome di sektor pertanian, selama ini tidak didukung sistem distribusi baik, sering dinikmati petani bermodal besar. Subsidi menyebabkan distorsi harga terutama pupuk yang sering disalahgunakan ke sektor tidak bersubsidi, seperti perkebunan. Lebih parah lagi, banyak pupuk diselundupkan karena disparitas harga tinggi. Perlu pengawasan distribusi pola tertutup, agar efektivitas subsidi meningkatkan produktivitas hasil pertanian, kesejahteraan petani, terutama petani dengan modal kecil dan sedang.
INVESTASI PERTANIAN
World Development Report (WDR) terbaru Bank Dunia, terkait pertanian dan kemiskinan pedesaan, menyatakan bahwa investasi sektor pertanian merupakan cara terbaik mengatasi kemiskinan di pedesaan negara berkembang. Investasi lebih besar di sektor pertanian merupakan langkah vital bagi kesejahteraan 600 juta penduduk miskin di negara-negara tersebut. Laporan Agriculture for Development tersebut mengungkapkan, dunia akan gagal mencapai target pengurangan hingga setengah penduduk dunia dari tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah pada 2015, kecuali pertanian dan pedesaan diperhatikan (Bisnis Indonesia, 2007). Menurut WDR, pertumbuhan PDB dari pertanian empat kali lebih efektif kurangi kemiskinan dibandingkan pertumbuhan dari luar sektor ini.
Total realisasi investasi PMDM sektor pertanian pada 2005-2007 cenderung meningkat dengan pertumbuhan 7,23%. Hal yang sama dialami juga investasi PMA dengan laju pertumbuhan 8,3% (Grafik 6).
Pangsa pasar investasi sektor pertanian terhadap total investai PMDN pada 2 tahun terakhir hanya sekitar 10%, mengalami penurunan dibanding tahun 2006 sebesar 17,12% (Tabel 5). Hal ini, akibat return dan payback di sektor pertanian yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain, sehingga pertanian kurang mendapat perhatian dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.
Alokasi subsektor, investasi sektor pertanian terbesar pada subsektor tanaman pangan dan perkebunan mencapai 90%, sisanya ada pada subsektor peternakan, kehutanan dan perikanan. Tanaman pangan dan perkebunan memiliki kontribusi cukup besar mendorong pertumbuhan pertanian. Investasi pertanian terhadap total investasi PMA menyumbang 2,5%, mengalami penurunan dibanding tahun 2006 sebesar 6.2%. Investasi PMDN, investasi PMS didominasi subsektor tanaman pangan dan perkebunan (Tabel 5). Investasi PMA yang rendah dipicu kurangnya bibit unggul komoditi pertanian di Indonesia. Seperti di peternakan, investor asing yang menggeluti usaha penggemukkan ternak, melakukan impor ternak dari negara yang memiliki bibit-bibit ternak unggul. Dengan biaya transportasi besar, investor asing kurang tertarik atas investasi di pertanian. Perlu peningkatan riset pertanian dengan memaksimalkan peran perguruan tinggi dan litbang.
LAHAN PERTANIAN
Tantangan yang dihadapi sektor pertanian pada tahun 2009 antara lain:
• Rendah produksi pangan pokok karena konversi untuk yang lain (Grafik 4)
• Kurang memadai infrastruktur pertanian mengganggu produktivitas hasil pertanian dan distribusi sehingga margin biaya distribusi tinggi, harga pokok pembelian (HPP) tidak dinikmati petani (peran tengkulak sangat tinggi).
• Rendah tingkat produktifitas dan kualitas hasil perkebunan dan holtikultura.
• Lambat transfer teknologi/informasi pada petan, produktifitas sulit dipacu
• Iklim usaha dan investasi belum kondusif
• Kinerja kelembagaan mendukung pertanian belum optimal
• Rendah akses petani pada sumber informasi
Utama dalam pembangunan pertanian adalah lahan dan air. Dalam dekade terakhir luas lahan pertanian 17,19% dari total lahan terdiri 4,08% areal perkebunan; 4,07% lahan sawah; 2,83% pertanian lahan kering dan 6,21% ladang berpindah. Tingkat pemanfaatan lahan sangat bervariasi antar daerah. Perkembangan luas lahan pertanian, terutama sawah dan lahan kering (tegalan), sangat lambat, kecuali dibidang perkebunan (Grafik 1), terutama untuk kelapa sawit.
Peningkatan penduduk 2000-2003 sekitar 1,5% pertahun menjadi tekanan terhadap sumberdaya lahan dan air. Luas rata-rata kepemilikan lahan sawah di Jawa dan Bali hanya 0,34 ha per rumah tangga petani. Konversi lahan pertanian terjadi pada lahan sawah berproduktivitas tinggi untuk permukiman dan industri. Karena, lahan sawah produktivitas tinggi berada seperti di jalur pantai utara Pulau Jawa dan Bandung, mempunyai prasarana memadai untuk pembangunan sektor non pertanian. Konversi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian 1999-2002 mencapai 330.000 ha atau setara dengan 110.000 ha/tahun. Sekitar 9 juta ha lahan terlantar dewasa ini ditutupi semak belukar dan alang-alang. Pemanfaatan bertahap mendorong swasembada produk pertanian dan berpotensi ekspor. Sekitar 32 juta ha lahan, terutama di luar Jawa, dapat dijadikan lahan pertanian tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem.
Untuk itu, revitalisasi pertanian, pengembangan lahan pertanian ditempuh:
• Reformasi agraria meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air (irigasi) serta meningkatkan rasio luas lahan per kapita
• Pengendalian konversi lahan pertanian dan pencadangan lahan abadi untuk pertanian sekitar 15 juta ha
• Fasilitasi terhadap pemanfaatan lahan (pembukaan lahan pertanian baru) yang disesuikan dengan karakteristik iklim dan tanah.
• Penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri (penciptaan nilai tambah dari produk pertanian) sebagai penyedia lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani.
KINERJA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
RKP tahun 2009 - “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan” – pemerintah siapkan 3 paket program penanggulangan kemiskinan:
Pembangunan ekonomi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana menjelaskan pembangunan ekonomi tetapi pengangguran dan kemiskinan masih berkelana di tengah masyarakat banyak? Bagi Rostow (1960), pembangunan ekonomi akan sustainable bila kemajuan industri dan jasa didukung maju pertanian, sektor penyerap terbesar lapangan kerja. Kemiskinan terkait lapangan kerja.
Penduduk miskin perdesaan lebih besar dari perkotaan (Grafik 1 dan 2). Jumlah dan persentase penduduk miskin periode 1996–2009 berfluktuasi dari tahun ke tahun:
•Periode 1996-1999: penduduk miskin meningkat dari 34,01 juta (1996) menjadi 47,97 juta (1999). Di perdesaan akhir 1999 meningkat dari 19,78% menjadi 26,03%, lebih besar dari perkotaan (19,41%).
•Periode 2000-2005: penduduk miskin menurun dari 38,07 juta (2000) menjadi 35,01 juta (2005). Penurunan terjadi juga pada persentase penduduk miskin perdesaan dari 22,38% pada (2000) menjadi 19,98% (2005). Periode sama, persentase kemiskinan perdesaan masih lebih besar dari perkotaan.
•Periode 2005-2009: penduduk miskin tahun 2006 sempat naik dari 35,1 juta (15,97%) menjadi 39,3 juta (17,75%), karena inflasi 17,95%. Di akhir tahun 2009 jumlah kemiskinan turun menjadi 32,53 juta (14,15%) dengan persetase kemiskinan perdesaan masih lebih besar dari perkotaan (17,35%).
Penduduk miskin di perdesaan umumnya petani (Tabel 1). Menurunkan angka kemiskinan, selain menitikberatkan pertumbuhan ekonomi, juga harus menerapkan pemerataan distribusi pendapatan yang baik melalui sektor pertanian.
Anne Booth dan Firdaus (Effect of Price and Market Reform on the Poverty Situation of Rural Communities and Firm Families, 1996) menyatakan penyebab kemiskinan adalah keterbatasan penduduk mengakses pasar, fasilitas publik dan kredit.
Jhingan (2002) menyebut faktor demografi berpengaruh pada kemiskinan. Pertumbuhan penduduk pesat memperberat tekanan pada lahan, pengangguran dan memicu kemiskinan. Pertambahan penduduk berkurang, kemiskinan juga berkurang (teori pertumbuhan penduduk berbeda di negara maju dan berkembang, lihat teori modern economy dan neoclasical economy). Modal dan penguasaan teknologi dapat mengentaskan kemiskinan (Solow Growth Theory).
KINERJA PEMBANGUNAN PERTANIAN HINGGA 2009
RKP 2009: “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan” dengan prioritas:
1. Peningkatan Pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan
2. Percepatan pertumbuhan berkualitas, memperkuat daya tahan ekonomi didukung pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi.
3. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, dan keamanan dalam negeri.
Di sektor pertanian, agenda selain atasi kemiskinan, kesenjangan dan kesempatan kerja, inventarisasi dan ekspor, juga revitalisasi pertanian dan pedesaan. Pembangunan pertanian menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang besar.
Produk Domestik Bruto (PDB)
Pertumbuhan PDB pertanian hingga tahun 2008 mencapai 4,7% (Tabel 2) yang diperoleh dari pertumbuhan PDB subsektor perkebunan, peternakan, tanaman pangan, kehutanan, dan perikanan
Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor pertanian hingga tahun 2009 mencapai 43,03 juta orang. Total angkatan kerja 113.74 juta, jumlah pengangguran terbuka pada 2009 ditekan 8,14% (9,26 juta). Tabel 2 dan 3, pertumbuhan sektor pertanian menunujkkan penyerapan tenaga kerjai sektor pertanian 37,83 % di tahun 2009.
PDB sektor pertanian tahun 2007, hampir seluruh sub sektor tumbuh. Sub sektor tanaman pangan tumbuh 3,35%, perkebunan 4.4% dan perikanan 5,39%. Di 2009, subsektor tanaman pangan tumbuh 4,9%, perkebunan 4,4% dan peternakan 4,9%.
Dilihat dari proporsi masing-masing sub sektor, kontribusi sub sektor tanaman pangan mencapai 49.9% (tabel 4), yang diikuti oleh subsektor perikanan dan perkebunan. Kontribusi sub sektor tanaman pangan terbesar karena jumlah pelaku usaha pertanian tanaman pangan juga terbesar dibanding sub sektor lainnya. Kenaikan pada subsektor tanaman pangan didorong oleh kenaikan produksi padi, komoditas sektor perkebunan terkait dengan peningkatan ekspor dan perbaikan harga komoditas perkebunan dunia. Sementara pada subsektor peternakan, kenaikan PDB disebabkan pulihnya kondisi konsumen untuk mengkonsumsi produk peternakan unggas. Oleh karena itu, untuk mendorong sub sektor tanaman pangan diperlukan sumberdaya (SDM atau SDA?) yang lebih besar karena banyaknya pelaku usaha pertanian yang bermain di dalamnya
SUBSIDI PERTANIAN
Total anggaran sektor pertanian cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan total subsidi pertanian (termasuk subsidi pangan) mencapai sekitar 75% dari total anggaran sektor pertanian (Grafik 5).
Subsidi yang terus meningkat ini menunjukan dukungan pemerintah kepada petani atas biaya produksi untuk peningkatan produksi nasional dan ketahanan pangan. Pada 2009, total subsidi pertanian Rp 33,5T terdiri dari subsidi pupuk 52.3% (Rp 17,5T), subsidi benih Rp 1,3T, subsidi pangan Rp 12,9T dan kredit program Rp 1,6T.
Subsidi pupuk meningkat drastis pada 2007-2009 dari Rp 6.3T (2007) menjadi Rp17,53T (2009), tetapi juga perlu perhatian efektifitas program karena kelangkaan pupuk sering terjadi pada musim tanam. Angka subsidi benih tahun 2009 juga meningkat menjadi Rp 1,3T (2009). Walau subsidi benih dimaksud meningkatkan penggunaan benih bersertifikat, program ini belum merata. Pemerintah baru fokus subsidi benih padi, petani jagung/kedele belum mendapat subsidi benih.
Subsidi pertanian meningkatkan kegiatan dan outcome di sektor pertanian, selama ini tidak didukung sistem distribusi baik, sering dinikmati petani bermodal besar. Subsidi menyebabkan distorsi harga terutama pupuk yang sering disalahgunakan ke sektor tidak bersubsidi, seperti perkebunan. Lebih parah lagi, banyak pupuk diselundupkan karena disparitas harga tinggi. Perlu pengawasan distribusi pola tertutup, agar efektivitas subsidi meningkatkan produktivitas hasil pertanian, kesejahteraan petani, terutama petani dengan modal kecil dan sedang.
INVESTASI PERTANIAN
World Development Report (WDR) terbaru Bank Dunia, terkait pertanian dan kemiskinan pedesaan, menyatakan bahwa investasi sektor pertanian merupakan cara terbaik mengatasi kemiskinan di pedesaan negara berkembang. Investasi lebih besar di sektor pertanian merupakan langkah vital bagi kesejahteraan 600 juta penduduk miskin di negara-negara tersebut. Laporan Agriculture for Development tersebut mengungkapkan, dunia akan gagal mencapai target pengurangan hingga setengah penduduk dunia dari tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah pada 2015, kecuali pertanian dan pedesaan diperhatikan (Bisnis Indonesia, 2007). Menurut WDR, pertumbuhan PDB dari pertanian empat kali lebih efektif kurangi kemiskinan dibandingkan pertumbuhan dari luar sektor ini.
Total realisasi investasi PMDM sektor pertanian pada 2005-2007 cenderung meningkat dengan pertumbuhan 7,23%. Hal yang sama dialami juga investasi PMA dengan laju pertumbuhan 8,3% (Grafik 6).
Pangsa pasar investasi sektor pertanian terhadap total investai PMDN pada 2 tahun terakhir hanya sekitar 10%, mengalami penurunan dibanding tahun 2006 sebesar 17,12% (Tabel 5). Hal ini, akibat return dan payback di sektor pertanian yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain, sehingga pertanian kurang mendapat perhatian dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.
Alokasi subsektor, investasi sektor pertanian terbesar pada subsektor tanaman pangan dan perkebunan mencapai 90%, sisanya ada pada subsektor peternakan, kehutanan dan perikanan. Tanaman pangan dan perkebunan memiliki kontribusi cukup besar mendorong pertumbuhan pertanian. Investasi pertanian terhadap total investasi PMA menyumbang 2,5%, mengalami penurunan dibanding tahun 2006 sebesar 6.2%. Investasi PMDN, investasi PMS didominasi subsektor tanaman pangan dan perkebunan (Tabel 5). Investasi PMA yang rendah dipicu kurangnya bibit unggul komoditi pertanian di Indonesia. Seperti di peternakan, investor asing yang menggeluti usaha penggemukkan ternak, melakukan impor ternak dari negara yang memiliki bibit-bibit ternak unggul. Dengan biaya transportasi besar, investor asing kurang tertarik atas investasi di pertanian. Perlu peningkatan riset pertanian dengan memaksimalkan peran perguruan tinggi dan litbang.
LAHAN PERTANIAN
Tantangan yang dihadapi sektor pertanian pada tahun 2009 antara lain:
• Rendah produksi pangan pokok karena konversi untuk yang lain (Grafik 4)
• Kurang memadai infrastruktur pertanian mengganggu produktivitas hasil pertanian dan distribusi sehingga margin biaya distribusi tinggi, harga pokok pembelian (HPP) tidak dinikmati petani (peran tengkulak sangat tinggi).
• Rendah tingkat produktifitas dan kualitas hasil perkebunan dan holtikultura.
• Lambat transfer teknologi/informasi pada petan, produktifitas sulit dipacu
• Iklim usaha dan investasi belum kondusif
• Kinerja kelembagaan mendukung pertanian belum optimal
• Rendah akses petani pada sumber informasi
Utama dalam pembangunan pertanian adalah lahan dan air. Dalam dekade terakhir luas lahan pertanian 17,19% dari total lahan terdiri 4,08% areal perkebunan; 4,07% lahan sawah; 2,83% pertanian lahan kering dan 6,21% ladang berpindah. Tingkat pemanfaatan lahan sangat bervariasi antar daerah. Perkembangan luas lahan pertanian, terutama sawah dan lahan kering (tegalan), sangat lambat, kecuali dibidang perkebunan (Grafik 1), terutama untuk kelapa sawit.
Peningkatan penduduk 2000-2003 sekitar 1,5% pertahun menjadi tekanan terhadap sumberdaya lahan dan air. Luas rata-rata kepemilikan lahan sawah di Jawa dan Bali hanya 0,34 ha per rumah tangga petani. Konversi lahan pertanian terjadi pada lahan sawah berproduktivitas tinggi untuk permukiman dan industri. Karena, lahan sawah produktivitas tinggi berada seperti di jalur pantai utara Pulau Jawa dan Bandung, mempunyai prasarana memadai untuk pembangunan sektor non pertanian. Konversi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian 1999-2002 mencapai 330.000 ha atau setara dengan 110.000 ha/tahun. Sekitar 9 juta ha lahan terlantar dewasa ini ditutupi semak belukar dan alang-alang. Pemanfaatan bertahap mendorong swasembada produk pertanian dan berpotensi ekspor. Sekitar 32 juta ha lahan, terutama di luar Jawa, dapat dijadikan lahan pertanian tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem.
Untuk itu, revitalisasi pertanian, pengembangan lahan pertanian ditempuh:
• Reformasi agraria meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air (irigasi) serta meningkatkan rasio luas lahan per kapita
• Pengendalian konversi lahan pertanian dan pencadangan lahan abadi untuk pertanian sekitar 15 juta ha
• Fasilitasi terhadap pemanfaatan lahan (pembukaan lahan pertanian baru) yang disesuikan dengan karakteristik iklim dan tanah.
• Penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri (penciptaan nilai tambah dari produk pertanian) sebagai penyedia lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani.
KINERJA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
RKP tahun 2009 - “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan” – pemerintah siapkan 3 paket program penanggulangan kemiskinan:
Program Raskin
Operasi pasar khusus beras (OPK beras) sejak 1998 adalah cikal bakal program Raskin. Program raskin adalah strategi preventif mengatasi kelompok miskin rawan pangan. Periode 1998–2003, melalui OPK beras/Raskin, didistribusi lebih 10 juta ton beras (rata-rata 1,7 juta ton/thn) untuk sekitar 7,1 juta rumah tangga miskin nasional
Program RASKIN mengurangi beban RTM melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok/beras. Program RASKIN 2008 untuk membantu 19,1 juta RTM data BPS (1 September 2006,(tabel 2) , melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di titik distribusi.
Realisasi Raskin sampai Oktober 2009 (Tabel 6):
Realisasi Raskin 2005–2009 mencapai +/- 90 % - 99,9% yang mengindikasikan:
• Sasaran penerima manfaat meningkat mendekati kebutuhannya.
• Pencapaian penerima manfaat selalu lebih banyak daripada pagu sasaran.
• Raskin juga berfungsi sebagai alat pengendali harga beras konsumen.
Kesimpulan:
1. Besarnya penduduk masih miskin & menganggur dan tinggal di wilayah perdesaan, menjadikan sektor pertanian sebagai sektor kunci pembangunan.
2. Produktivitas dan kualitas sektor pertanian adalah 2 hal yang harus dibenahi sehingga sektor pertania menjadi andalan mengatasi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Perlu master plan komprehensif dari lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pertanian ini.
3. Luas lahan pertanian produktif yang mengecil menurunkan produktivitas. Reformasi UU Agraria harus dilakukan. Kompensasi terhadap peralihan lahan produktif harus berkorelasi terhadap peningkatan produktivitas pertanian.
4. Subsidi pupuk yang terus meningkat seharusnya meningkatkan produktivitas. Implementasi yang efisien dan efektifit harus terus diupayakan.
5. Kualitas produktivitas dan keterbatasan lahan bisa diatasi dengan anggaran R&D Pertanian menemukan varian produk, sistem produksi, pemasaran, & industri sektor pertanian. Investasi pertanian harus didorong.
6. Pentingnya sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran, perlu monitoring intensif bagi perencanaan program dan pelaksanaan program pertanian oleh lembaga terkait sehingga pencapaian sasaran target tepat waktu.
Operasi pasar khusus beras (OPK beras) sejak 1998 adalah cikal bakal program Raskin. Program raskin adalah strategi preventif mengatasi kelompok miskin rawan pangan. Periode 1998–2003, melalui OPK beras/Raskin, didistribusi lebih 10 juta ton beras (rata-rata 1,7 juta ton/thn) untuk sekitar 7,1 juta rumah tangga miskin nasional
Program RASKIN mengurangi beban RTM melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok/beras. Program RASKIN 2008 untuk membantu 19,1 juta RTM data BPS (1 September 2006,(tabel 2) , melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di titik distribusi.
Realisasi Raskin sampai Oktober 2009 (Tabel 6):
Realisasi Raskin 2005–2009 mencapai +/- 90 % - 99,9% yang mengindikasikan:
• Sasaran penerima manfaat meningkat mendekati kebutuhannya.
• Pencapaian penerima manfaat selalu lebih banyak daripada pagu sasaran.
• Raskin juga berfungsi sebagai alat pengendali harga beras konsumen.
Kesimpulan:
1. Besarnya penduduk masih miskin & menganggur dan tinggal di wilayah perdesaan, menjadikan sektor pertanian sebagai sektor kunci pembangunan.
2. Produktivitas dan kualitas sektor pertanian adalah 2 hal yang harus dibenahi sehingga sektor pertania menjadi andalan mengatasi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Perlu master plan komprehensif dari lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pertanian ini.
3. Luas lahan pertanian produktif yang mengecil menurunkan produktivitas. Reformasi UU Agraria harus dilakukan. Kompensasi terhadap peralihan lahan produktif harus berkorelasi terhadap peningkatan produktivitas pertanian.
4. Subsidi pupuk yang terus meningkat seharusnya meningkatkan produktivitas. Implementasi yang efisien dan efektifit harus terus diupayakan.
5. Kualitas produktivitas dan keterbatasan lahan bisa diatasi dengan anggaran R&D Pertanian menemukan varian produk, sistem produksi, pemasaran, & industri sektor pertanian. Investasi pertanian harus didorong.
6. Pentingnya sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran, perlu monitoring intensif bagi perencanaan program dan pelaksanaan program pertanian oleh lembaga terkait sehingga pencapaian sasaran target tepat waktu.
Oleh: Dr. Harry Azhar Azis -- Ketua Badan Anggaran DPR RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar